KBRI Kuala Lumpur menerima kunjungan Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba, SH. MM. di Kuala Lumpur pada Jum’at (7/7). Kunjungan diawali dengan audiensi dengan Wakil Duta Besar RI untuk Kuala Lumpur, Andreano Erwin untuk membahas tentang permasalahan TKI di Malaysia. Sedikitnya terdapat tiga faktor utama yang menjadi sumber permasalahan TKI di luar negeri, yaitu tingginya pasar / peluang bagi TKI ilegal, pengirim / agen yang memberangkatkan TKI bermasalah, serta masih adanya WNI yang mau menggunakan jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri.

Usai bertemu dengan Wakil Dubes RI, Parlindungan melanjutkan tinjauan dengan melihat pelayanan di loket, melakukan wawancara dengan warga serta meninjau shelter perlindungan di kedutaan.

“Saya mengimbau kepada setiap orang yang ingin menjadi TKI agar berangkat melalui jalur resmi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja di Malaysia. Dengan memakai jalur resmi, banyak masalah yang tidak perlu terjadi dan bisa diantisipasi. Selain itu, dengan berangkat memakai jalur resmi, para TKI juga ikut serta memberikan citra positif bagi bangsa dan negara Indonesia”, tegas Parlindungan.

Dalam dialog dengan warga shelter, didapat bahwa mayoritas permasalahan menyangkut perizinan kerja. Pada saat pemulangan pun kebanyakan warga sehlter pulang secara perorangan dan tidak melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Untuk itu, penggunaan jalur resmi diperlukan agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat bekerja secara baik dan bermartabat.

Parlindungan Purba mengimbau kepada WNI Yang bekerja secara sah/ legal di Malaysia agar membawa dokumen ketika bepergian guna menghindari tindakan salah tangkap. Pemerintah Malaysia telah melakukan razia kepada majikan dan pekerja yang tidak mendaftarkan diri melalui Program E-Kad dan Rehiring sejak 1 Juli 2017. Kepada pekerja ilegal yang tidak mendaftar, dihimbau agar kembali ke Indonesia melalui program pulang sukarela. Dengan program ini, WNI dapat kembali pulang melalui halur yang sah dan aman, Pulang sukarela merupakan program pemulangan PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) ke negara asal yang berlaku hingga 31 Desember 2017. Parlindungan juga menyampaikan bahwa gubernur dan kepala daerah harus beperan aktifuntuk mencegah waranya yang ingin bekerja ke luar negeri secara ilegal (*).

administratorBerita KBRI
KBRI Kuala Lumpur menerima kunjungan Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba, SH. MM. di Kuala Lumpur pada Jum'at (7/7). Kunjungan diawali dengan audiensi dengan Wakil Duta Besar RI untuk Kuala Lumpur, Andreano Erwin untuk membahas tentang permasalahan TKI di Malaysia. Sedikitnya terdapat tiga faktor utama...