Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akan memasuki 60 tahun pada tahun 2017 ini. Hubungan yang telah melewati setengah abad ini tentunya mengalami pasang surut, namun demikian seiring dengan waktu dan kepentingan bersama, permasalahan yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu permasalahan yang serius dan merupakan ujian bagi kedua negara adalah pada masa konfrontasi sekitar tahun 1962-1966 yang ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik. Namun demikian pada tahun 1967 kedua negara sepakat untuk melakukan “normalisasi hubungan bilateralnya” dan menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan perkembangan politik internasional yang terus berkembang perlu bersama-sama menghadapinya.

Praktik setelah  normalisasi hubungan bilateral, peran kedua negara semakin terlihat yang diantaranya pada masa perang dingin menjadi salah “founding fathers” dari berdirinya ASEAN. Kepentingan  bersama  untuk mejadikan kawasan Asia Tenggara menjadi lebih kondusif secara politik khususnya dalam menghadapi paham komunisme yang datang dari utara (RRC dan Vietnam)

ASEAN dalam perkembangannya banyak diwarnai pemikiran dari kedua negara ini, yang secara bertahap berusaha beralih dari yang lebih kental nuansa politiknya menjadi organisasi yang juga menggaris bawahi kepentingan ekonomi kawasan sebagai kunci kebersamaan menuju kawasan ASEAN yang independen dan berguna bagi anggotanya.

Cobaan hubungan bilateral antara kedua negara kembali diuji pada saat krisis ekonomi melanda kawasan ini. Gelombang reformasi di Indonesia sedikit banyak berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Malaysia. Perubahan pasca reformasi yang drastis di dalam negeri Indonesia, sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan bilateralnya dengan Malaysia.

Sebelumnya permasalahan bilateral yang muncul antara kedua negara, secara “khusus” dapat diselesaikan antara pemimpin kedua negara. Pasca reformasi yang memunculkan aktor-aktor politik di dalam negeri Indonesia, sedikit banyak merubah tatanan hubungan yang ada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Saat ini hubungan antara kedua negara telah menemukan kembali “formatnya” dan permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui berbagai forum yang dibentuk bersama untuk membahasnya. Namun demikian untuk menjadi agar momentum hubungan ini dapat selalu “positif” dan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, perlu dilakukan pendekatan khusus untuk isu-isu yang sensitif seperti permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan penanganan penetapan dan pengelolaan perbatasan darat dan maritim.

Mengenai TKI, kedua belah pihak perlu untuk segera menyepakati perjanjian mengenai Penetapan dan Perlindungan TKI menggantikan MoU tahun 2011 yang sudah tidak berlaku lagi.

Terkait dengan penetapan batas maritim, Perundingan di Tingkat Tim Teknis yang dimulai semenjak tahun 2005 dan Pertemuan antara Utusan Khusus yang dimulai semenjak tahun 2015 seyogyanya telah mecapai kesepakatan. Untuk penegasan batas darat dan pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat dicapai titik temu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kedua negara dapat bekerja sama yang saling menguntungkan, seperti yang disepakati pada WIEF ke-12 yang berlangsung di Indonesia, Agustus 2016. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membangun produk syariah agar bisa menjadi referensi di dunia. Pasar syariah sangat potensial karena memiliki pertumbuhan dua kali lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pasar global. Malaysia memiliki porsi pasar syariah sekitar 49% hingga 50% di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kedua negara dapat menjadi referensi produk syariah dunia.

Hal lain yang merupakan inisiasi kerjasama kedua Negara adalah dengan pendirian Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Sebagai negara yang menguasai produk kelapa sawit di dunia, Indonesai dan Malaysia perlu bersama-sama mendukung dan mengendalikan harga minyak kelapa sawit di dunia.

Untuk menarik investor Malaysia, saat ini Indonesia telah melakukan upaya untuk memperpendek jalur birokrasi perijinan kepada investor dan menetapkan beberapa insentif yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsistensi peraturan di Indonesia merupakan kunci keberhasilan untuk menarik minat investor.

Sektor pariwisata Indonesia, saat ini merupakan pilihan wisatawan Malaysia. Dengan pertumbuhan perekonomian Malaysia beberapa tahun belakangan ini mengakibatkan meningkatnya wisatawan Malaysia mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Untuk meningkatkan “trend” ini, sudah saatnya Indonesia membuka destinasi wisata baru misalnya destinasi wisata halal seperti di Lombok dengan pertimbangan kedekatan secara geografis seperti di Pulau Sumatera.

Saat ini pekerja Indonesia yang berada di Malaysia sudah beragam, yaitu dari pekerja professional (white collar) sampai dengan pekerja di sektor informal. Keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia merupakan suatu keperluan yang saling menguntungkan selama keberadaanya “legal” dimana hak dan kewajiban tenaga kerja dimaksud dilindungi secara hukum.

Mengenai keberadaan Pekerja Asing Tanpa Ijin (PATI) di Malaysia, merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh kedua Negara. Selama terdapat “supply and demand”, tentunya keperluan akan PATI akan terus ada. Malaysia perlu menegakan aturannya dengan tegas dengan menghukum majikan yang mempekerjakan PATI agar menimbulkan efek jera. Dengan demikian, ketika supply dan demand terputus, diharapkan permasalahan akan berkurang.

Secara geografis letak Indonesia-Malaysia bertetangga dan dengan kontur geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, agak sulit untuk memastikan tidak adanya PATI yang melintas secara illegal ke Malaysia. Pemerintah Indonesia, harus banyak menciptakan lapangan pekerjaan agar para pekerja tidak perlu ke luar negeri apalagi sebagai PATI di Negara lain.

Mengenai banyaknya artis Indonesia yang diterima di Malaysia, secara sederhana perlu dilihat bahwa musik adalah bahasa dunia. Apalagi artis Indonesia dengan kreatifitasnya akan mudah diterima di Malaysia yang memiliki kesamaan bahasa dan selera musiknya.

Melihat titik awal hubungan kedua negara dan hubungan yang akan mencapai 60 tahun, tentunya telah banyak perkembangan yang telah diraih bersama. Masih banyak kerjasama di berbagai sektor yang dapat dikembangkan.

Sebagai negara yang bertetangga dan berbatasan langsung secara geografis, suatu hal yang lumrah apabila dalam perjalanan hubungan bilateral kedua negara mengalami dinamika yang naik dan turun. Meningkatnya hubungan “people to people contact” perlu dimaknai sebagai wujud dari hidup bertetangga yang kadang menimbulkan gesekan, namun apabila disikapi secara dewasa oleh kedua negara, ke depannya akan menjadi lebih baik. (Astridel/Sambutan Wakil Dubes)

 

 

 

Astrid Sekretaris DCMCaraka Online
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akan memasuki 60 tahun pada tahun 2017 ini. Hubungan yang telah melewati setengah abad ini tentunya mengalami pasang surut, namun demikian seiring dengan waktu dan kepentingan bersama, permasalahan yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan yang serius dan merupakan ujian bagi...