MALAYSIA

Nama Negara:              Malaysia

Ibukota:                         Kuala Lumpur

Hari Kemerdekaan:     31 Agustus 1957

Hari Malaysia:              16 September 1963 (terbentuknya Malaysia)

Lagu Kebangsaan:       “Negaraku”

Penduduk:                    28, 728,607

Luas Wilayah:               329.847 km²

Daratan:                        328,657km²

Lautan:                          1,190 km²

Pemerintahan:              Monarki Konstitusional

Kepala Negara:            Yang Di-Pertuan Agong ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V (penobatan 13 Desember 2016–Sekarang )

Perdana Menteri:          Dato’ Sri Mohd. Najib bin Haji Tun Abdul Razak (dilantik 29 Juli 2015)

Menteri Luar Negeri:    Datuk Anifah bin Haji Aman (29 Juli 2015-sekarang)

Duta Besar Malaysia

untuk Indonesia:           TYT Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim

Pemilu Terakhir:           5 Mei 2013 (Barisan Nasional/UMNO meraih 133 dari 222 kursi parlemen)

Mata Uang:                   Ringgit Malaysia (RM 1 = US$ 0,225)

GDP per Kapita:           RM 48,389 (USD$ 10.878)

 

 

Sejarah Malaysia

Penduduk awal Malaysia dikenal dengan sebutan “Orang Asli” yang tinggal di Wilayah Semenanjung, “Orang Penan” di Serawak dan “Orang Rungus” di Sabah dan eksistensinya diperkirakan sejak 5000 tahun yang lalu. Para penghuni awal diperkirakan berasal dari Cina dan Tibet yang bergerak ke Selatan melalui daratan Asia Tenggara dan Semenanjung Melayu kemudian terus ke Indonesia. Kedatangan berikutnya ialah “Orang Melayu” yang mewakili gelombang kedua dan gelombang ketiga dari perpindahan ini. Orang Melayu pertama (Proto-Melayu) hadir sejak 1000 tahun SM. Perpindahan ini diikuti oleh kelompok imigran lain yaitu Deutero Melayu pada abad-abad berikutnya. “Orang Asli” bersama-sama dengan kelompok Melayu lainnya kemudian digolongkan sebagai “Putra dari tanah” atau Bumiputera.

Malaysia menjadi tempat lalu lintas para pedagang dari wilayah India, Timur Tengah dan bangsa Eropa yang bermaksud mencari bahan-bahan mentah ke India terus berlanjut ke wilayah Timur terutama Cina. Kerajaan Budha di Sumatera, Sriwijaya yang berpusat di Palembang menguasai Semenanjung Malaya pada abad 9 hingga abad 13. Masa penjajahan dimulai dengan masuknya para pedagang Portugis ke Melaka pada 1511 diikuti Inggris ke Malaysia pada akhir abad ke-18. Inggris menyebarkan pengaruhnya melalui pangkalannya di Pulau Pinang (1786), Singapura (1811) dan Melaka (1824) yang kemudian dikenal dengan “the Straits Settlements”

Pada 1941 Jepang menyerang Malaya diikuti dengan menyerahnya Inggris di Singapura. Meskipun Inggris memperoleh kembali kekuasaannya pada  1945, namun situasi politik sama sekali berbeda sehingga memaksa Inggris membuat kebijakan-kebijakan baru dan “the Straits Settlement” dibubarkan. Pulau Pinang dan Melaka bergabung dengan negara-negara Melayu di Semenanjung yang membentuk “Uni Malaya (Malay Union)”. Singapura masih menjadi wilayah terpisah, sedangkan Sabah dan Serawak di bawah British North Borneo yang menggantikan rezim Brooke dan Chartered Company. Wilayah Labuhan kemudian bergabung dengan British North Borneo.

Persetujuan pembentukan Federasi Malaysia (Persekutuan Tanah Melayu) pada tanggal 21 Januari 1948 yang dikenal dengan “Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu” oleh 9 Raja-raja Melayu dan wakil Pemerintah Inggris, yang terdiri dari 11 Negeri, yaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan Melaka. Kesemuanya dipersatukan di bawah pemerintahan Federal di Kuala Lumpur yang dipimpin seorang British High Commissioner.Pemilihan Umum Federal Pertama diadakan pada 1955, aliansi UMNO-MCA-MIC yang dipimpin Tunku Abdul Rahman tersebut menang mutlak (51 kursi dari 52 kursi).Aliansi ini berhasil menekan Inggris untuk menyerahkan kekuasaannya.Meskipun kemerdekaan Malaysia telah diperoleh pada 31 Agustus 1957, namun Inggris belum memberikan kemerdekaan berpolitik sepenuhnya kepada Malaysia.

Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman dalam pidatonya di Singapura melontarkan pemikiran untuk membuat federasi yang lebih luas yang meliputi Federasi Malaysia, Singapura dan negara-negara di Kalimantan Utara, Serawak dan Brunei.Pada 16 September 1963 terbentuklah Malaysia, tanpa Brunei yang menolak untuk bergabung dan pada 9 Agustus 1965, Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka.Sejak Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957, ketegangan etnik khususnya antara etnis Cina dan etnis Melayu mendominasi isu-isu politik dan ekonomi. Sekalipun demikian, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat terutama di sektor manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya dan kini menjadi salah satu negara di Asia yang tergolong Newly Industrialized Economies (NIEZs)

 

Letak Geografis

Negara Malaysia menempati posisi di daerah garis Khatulistiwa yaitu pada 00,8-08,2 Lintang Utara (LU) dan 99,6-119,4 Bujur Timur (BT).Wilayah Malaysia terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung Malaysia serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak (Pulau Kalimantan). Total luas wilayah negara Malaysia adalah ± 329.847 km² terdiri dari Luas Daratan ± 328,657 km² dan Luas Laut ± 1,190 km².

Malaysia memiliki total panjang garis pantai seluas+4,675 km yaitu panjang garis pantai di Semenanjung Malaysia +2,068 km dan di Malaysia Timur memiliki panjang garis pantai seluas +2,607 km. Malaysia Barat dan Timur dipisahkan oleh Laut Cina Selatan sepanjang + 540 km, dimana Wilayah Semenanjung Malaysia memiliki luas 131,805 km2berbatasan dengan negara Thailand di Utara dan Singapura di selatan sedangkan Wilayah Sabah memiliki luas 73,997 km2 dan wilayah Sarawak seluas 124,450 km2.

Berdasarkan letak geografisnya Malaysia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Indonesia 1,782 km, Thailand 506 km, Brunei 381 km yang totalnya seluas ± 2,669 km. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi letak wilayah kedaulatan negara Malaysia sangat strategis karena terletak di sepanjang jalur Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Negara bagian Pahang memiliki luas wilayah 35,965 km2 yang merupakan negara bagian terbesar di Semenanjung Malaysia.

Negara bagian Sabah terdiri dari lima daerah yaitu Tawau, Sandakan, Kudat, Pantai Barat dan Pedalaman. Wilayah Persekutuan Labuan, yang terletak diwilayah pantai Barat Sabah memiliki luas 91 km2. Sedangkan wilayah Sarawak terdiri dari sebelas daerah yaitu Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, Sarikei, Limbang, Kapit, Bintulu, Kota Samarahan, Mukah dan Betong.

 

Penduduk

Jumlah Populasi Penduduk Negara Malaysia sebanyak ± 31,164,177 juta jiwa dengan komposisi etnik sebagai berikut: Malay 67.4%, China 24.6%, orang asli 0.7%, India 7.3%, lain-lain 7.8%.Sebagian besar penduduk Malaysia terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sedang berkembang cukup pesat diantaranya di ibukota Kuala Lumpur (1,453,975 juta Jiwa) dan Johor Bahru (802,489 ribu Jiwa).

Pada umunya penduduk Malaysia beragama Islam 61.3%(agama resmi), Budha 21.1%, Kristen 7.9%, Hindu 7.5%, Lain-lain 1.7%. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, Pemerintah Malaysia menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa lain seperti Inggris, China, Tamil, Panjabi, Thai dan penggunaan bahasa daerah Iban dan Kadazan yang banyak digunakan di wilayah Sabah dan Sarawak.

 

Wilayah Persekutuan (Negara Bagian) dan Kerajaan Negeri

Malaysia terdiri dari 13 Negara Bagian yang mempunyai ibukota masing-masing sebagai berikut: Perlis ibukota Arau, Kedah ibukota Alor Star, P. Pinang ibukota George Town, Kelantan ibukota Kota Bharu, Terengganu ibukota Kuala Terengganu, Perak ibukota Ipoh, Pahang ibukota Kuantan, Selangor ibukota Shah Alam, Negeri Sembilan ibukota Seremban, Melaka ibukota Melaka, Johor ibukota Johor Bahru, Serawak ibukota Kuching, dan Sabah ibukota Kota Kinabalu.

Selain 13 Negara Bagian tersebut, terdapat 3 Wilayah Persekutuan (Federal Territory) di bawah wewenang Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejateraan Bandar (kota) yaitu: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Ketiga Wilayah Persekutuan tersebut memiliki status yang sama dengan Negara-Negara Bagian Lainnya di Malaysia, namun tidak memiliki Ketua Negeri dan perundang-undangan sendiri.

 

Sistem Politik dan Pemerintahan di Malaysia

Malaysia merupakan sebuah Negara yang mengamalkan sistem demokrasi parlementer di bawah Kekuasaan Raja dengan sebutan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Negara. Sementara Ketua Kerajaan adalah Perdana Menteri dan Ketua Negeri ialah disebut Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang Dipertua Negeri sedangkan Ketua Kerajaan Negeri disebut sebagi Menteri Besar atau Ketua Menteri.Jabatan sebagai Yang di-Pertuan Agong bukan merupakan jabatan yang diwarisi secara turun temurun. Konstitusi Persekutuan Tanah Melayu (Federal Constitution) mempunyai 4 ciri utama yaitu:

1)    Kepala Negara untuk Kerajaan Persekutuan (Pemerintah Federal) ialah Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari sembilan (9) orang Raja Melayu dan memegang jabatan secara bergilir untuk masa 5 tahun dan menjalankan tugasnya atas nasihat Kabinet dan Majelis Raja-raja.

2)    Kepala Pemerintahan untuk Kerajaan Persekutuan adalah Perdana Menteri yang dilantik dari partai mayoritas dalam Dewan Rakyat. Perdana Menteri dibantu para anggota Kabinet.

3)    Pembentukan sebuah badan perundangan di tingkat Federal yaitu Parlemen yang terdiri dari Dewan Rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum untuk masa bakti selama 5 tahun dan Dewan Negara dengan masa bakti selama 3 tahun (dapat diperpanjang 3 tahun lagi menjadi 6 tahun, jika diperlukan).

4)    Di tingkat negara bagian, kekuasaan “Kepala Negara Bagian” terletak di tangan Sultan, Raja atau Yang Dipertua Negeri. Kepala Pemerintahan untuk tiap-tiap negara bagian dipegang oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Tiap-tiap negara bagian mempunyai Majelis Musyawarah Undangan Negeri (Dewan Undangan Negeri) yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum untuk masa 5 tahun.

 

Sistem Parlemen     

Sistem Demokrasi Parlemen Kerajaan Malaysia berdasarkan tiga pembagian kekuasaan yaitu:Kuasa Eksekutif, ialah kekuasaan secara administrasi Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan kebijakan dan mengadakan pengawasan undang-undang yang telah disahkan oleh Badan Perundangan.Kuasa Kehakiman, ialah Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan Malaysia yang mempunyai tugas untuk menyetujui rancangan undang-undang yang disusun oleh Parlemen atau Badan Perundangan Negeri.Kuasa Perundangan, ialah kekuasaan untuk dapat amandemen undang-undang di tingkat Kerajaan Persekutuan yang dipegang oleh Parlemen dan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong beserta Dewan Negara dan Dewan Rakyat

Perlembagaan Persekutuan (konstitusi federal) Malaysia adalah undang-undang tertulis yang tertinggi di Malaysia dan menjadi dasar penentuan kebijakan negara. Parlimen adalah kekuasaan Perundangan bagi negara Malaysia yang berperan untuk menyusun undang-undang untuk dapat diterapkan guna kepentingan negara. Parlimen Malaysia terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.Semua UU yang dibawa ke Parlemen harus memperoleh persetujuan dari ketiga komponen tersebut. Adapun fungsi dan peranan masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut :

     

Yang di-Pertuan Agong

Dalam mekanisme Parlemen, Yang di-Pertuan Agong tidak menghadiri Persidangan Parlemen tetapi menyampaikan pidato pengarahannya pada saat pembukaan masa Sidang. Yang di-Pertuan Agong juga berwenang memanggil, memberhentikan atau membubarkan Parlemen. Dalam menjalankan kewenangan itu, Yang di-Pertuan Agong mendapat nasehat dari Jemaah Menteri (Kabinet).

 

Dewan Negara

Dewan Negara adalah Majelis Tertinggi yang disebut dengan “Senate”. Masa jabatan anggota Dewan Negara ialah 3 tahun, namun dapat dipilih kembali untuk 3 tahun lagi. Seseorang dapat menjadi anggota Dewan Negara hanya untuk 2 kali masa jabatan (6 tahun) baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Anggota Dewan Negara berjumlah 70 orang. Sebanyak 44  dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan 26 orang dari Dewan Undangan Negeri (seperti DPRD di Indonesia) 13 Negara Bagian di seluruh Malaysia (masing-masing diwakili 2 orang), Wilayah persekutuan Kuala Lumpur 2 orang dan Wilayah Persekutuan Labuan 1 orang

 

Dewan Rakyat

Dewan Rakyat merupakan pencerminan politik wakil-wakil rakyat Malaysia. Semua anggota Dewan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum untuk masa 5 tahun. Saat ini berjumlah 222 orang dan setiap anggotanya mewakili satu kawasan pemilihan umum. Seorang anggota Dewan Rakyat tidak boleh mewakili dua wilayah Dewan Rakyat atau menjadi anggota Dewan Negara dan anggota Dewan Rakyat pada masa yang bersamaan.

 

Sistem Peradilan

Sistem hukum di Malaysia didasarkan kepada Common Law dan struktur peradilan diatur sebagai berikut :

  1. Magistrates Court, setingkat Pengadilan Negeri di Indonesia yang mengadili kasus-kasus Perdata dan Pidana ringan;
  2. Session Court, Pengadilan yang menangani kasus Pidana dengan ancaman hukuman mati  dan kasus Perdata  sebatas RM 250,000,-
  3. High Court of Sabah & Sarawak dan High Court of Malaysia merupakan pengadilan tingkat tinggi yang menangani kasus Pidana dengan ancaman hukuman mati dan Perdata.
  4. Court of Appeal, mendengar permohonan banding untuk kasus Pidana dan Perdata yang telah diproses oleh High Court.
  5. Federal Court (Mahkamah Agung) dipimpin oleh 5 orang hakim (efektif 1 Januari 2012) tugasnya meneliti keputusan Court of Appeal dan berhak memberikan pengampunan.
  6. Special Court dan Superior Court kedudukannyasama dengan Federal Court tugasnya menangani kasus-kasus yang melibatkan pemimpin negara.

 

Di samping pengadilan tersebut, Malaysia mempunyai pengadilan khusus seperti:

–       Mahkamah Juvana (pengadilan pemuda) yang mengadili pelanggar hukum yang berumur di bawah 18 tahun.

–       Mahkamah Syariah (Pengadilan Syariah) yang diketuai oleh seorang Kadi (Penghulu). Pengadilan ini menjalankan administrasi sesuai dengan perundangan Islam dan membicarakan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam saja. Pengadilan ini berada di bawah wewenang peraturan negara bagian, sehingga tidak sama antara negara bagian satu dengan lainnya (Malaysia terdiri dari 13 negara bagian).

Kedudukan Hakim di Malaysia, Ketua Hakim Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasehat Perdana Menteri dan Majelis Raja-raja.Hakim terdiri dari Hakim Malaya dan Hakim Borneo yang mempunyai daerah akreditasi masing-masing yaitu Hakim Malaya mempunyai wilayah akreditasi di Semenanjung Malaysia dan Hakim Borneo wilayah akreditasinya ialah di Sabah dan Serawak. Ketentuan ini berlaku sejak jaman pemerintahan Inggris.

 

Perekonomian Malaysia

Malaysia, negara berpenghasilan menengah, telah mengubah dirinya sejak 1970-an dari produsen bahan baku (bahan mentah) menjadi ekonomi multi sektor yang tumbuh dengan cepat. Malaysia berusaha untuk mencapai status sebagai salah satu negara di dunia yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2020. Pemerintah Malaysia kini selalu giat untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut diantaranya di bidang keuangan Islam, industri teknologi, bioteknologi, dan jasa. Kepemimpinan PM Najib berusaha untuk meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor meskipun tidak serta merta mengabaikan ekspor khususnya elektronik, minyak bumi dan gas alam cair.

Pemerintah Malaysia kini berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada produsen minyak negara yaitu Petronas, yang memasok lebih dari 40% dari pendapatan pemerintah. Dalam rangka untuk menarik investor asing, Pemerintah Malaysia telah dan terus melanjutkan proyek Multimedia Super Coridor (MSC) serta memberikan insentif-insentif tambahan bagi PMA (Penanaman Modal Asing) yang akan melakukan investasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Oscar HarrisPolitik
  MALAYSIA Nama Negara:              Malaysia Ibukota:                         Kuala Lumpur Hari Kemerdekaan:     31 Agustus 1957 Hari Malaysia:              16 September 1963 (terbentuknya Malaysia) Lagu Kebangsaan:       “Negaraku” Penduduk:                    28, 728,607 Luas Wilayah:               329.847 km² Daratan:                        328,657km² Lautan:                          1,190 km² Pemerintahan:              Monarki Konstitusional Kepala Negara:            Yang Di-Pertuan Agong ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V (penobatan 13...