KBRI Kuala Lumpur Perkuat Koordinasi dengan Jabatan Tenaga Kerja Perak

KBRI Kuala Lumpur Perkuat Koordinasi dengan Jabatan Tenaga Kerja Perak

Pada Jum’at 24 Mei 2017 delegasi KBRI Kuala Lumpur menemui pejabat Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Negeri Perak di kantor JTK Negeri Perak, Ipoh untuk memperkuat koordinasi...

KBRI Kuala Lumpur dan Bernama Radio Tanda Tangani Perjanjian Program Radio

KBRI Kuala Lumpur dan Bernama Radio Tanda Tangani Perjanjian Program Radio "Kabar Merah Putih"

Penandatanganan Perjanjian Program Radio "Kabar Merah Putih" (KMP) antara KBRI Kuala Lumpur dengan Bernama Radio yang ditandatangani oleh Kepala Kanselerai, Bpk...

KBRI KL dan Pengacara Dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama

KBRI KL dan Pengacara Dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama

Tim Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur bersama Pengacara dari kantor pengacara Gooi & Azzura mendampingi Siti Aisyah pada sidang pertamanya di Pengadilan Negeri...

KBRI KL Pastikan Kewarganegaraan dan Berikan Pendampingan Pada Siti Aisyah

KBRI KL Pastikan Kewarganegaraan dan Berikan Pendampingan Pada Siti Aisyah

Hari ini (25/2) pukul 10.30 Tim Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur didampingi pengacara telah melakukan kunjungan kekonsuleran kepada Siti Aisyah di kantor polisi...

Jelang Eksekusi, Kemlu Minta Negara Lain Hormati Hukum RI

Menjelang ekekusi 14 terpidana mati termasuk warga asing oleh pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri meminta negara terkait menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia.

"Seperti Indonesia selalu menghormati hukum di negara lain, kami berharap semua negara juga menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu ditekankan, semua hak hukum dan proses hukum terpidana sudah diberikan sesuai dengan hukum Indonesia. " ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/7).

Pernyataan ini dilontarkan oleh Arrmanatha ketika ditanya mengenai tanggapan dari pernyataan pihak Kedutaan Besar Pakistan di Indonesia yang meminta eksekusi terhadap warga negaranya ditunda.

"Kami menulis surat kepada pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi ini karena ada kekhawatiran bahwa proses pengadilannya tidak adil," ujar Kuasa Usaha Kedubes Pakistan di Jakarta, Syed Zahid Raza, seperti dikutip Reuters.

Terpidana mati asal Pakistan tersebut adalah Zulfikar Ali. Ia didakwa pada 2005 lalu atas tuduhan menyelundupkan 300 gram heroin.

Menurut Raza, pemerintah Indonesia sudah memberikan notifikasi bahwa Ali akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Ali akan dieksekusi mati bersama 13 orang lainnya, termasuk warga negara Zimbabwe, Nigeria, India, dan Indonesia.

Arrmanatha pun menekankan bahwa proses eksekusi mati ini tidak berkaitan dengan hubungan bilateral.

"Kita tidak memilih-milih. Ada orang Indonesia juga. Harus dipahami bahwa ini merupakan penegakan hukum," ucapnya.

Arrmanatha juga menegaskan bahwa Indonesia sekarang ini sedang dalam masa darurat narkotika sehingga hukuman tegas terhadap para bandar narkoba harus ditegakkan.

"Dari data BNN, 40-50 orang meninggal setiap hari di indonesia karena narkotika. Kerugian negara mencapai Rp63,1 triliun, serta 4,1 juta jiwa terpengaruh narkotika. Penegakan hukum ini menjadi sangat penting," tutur Arrmanatha.

(Sumber : CNN Indonesia)

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (Embassy of the Republic of Indonesia Kuala Lumpur)
No. 233 Jalan Tun Razak, WP KL 50400, Tel: +603-2116-4016/4017, Fax: +603-2141-7908

Copyright © 2013. All Rights Reserved.