KBRI Kuala Lumpur Perkuat Koordinasi dengan Jabatan Tenaga Kerja Perak

KBRI Kuala Lumpur Perkuat Koordinasi dengan Jabatan Tenaga Kerja Perak

Pada Jum’at 24 Mei 2017 delegasi KBRI Kuala Lumpur menemui pejabat Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Negeri Perak di kantor JTK Negeri Perak, Ipoh untuk memperkuat koordinasi...

KBRI Kuala Lumpur dan Bernama Radio Tanda Tangani Perjanjian Program Radio

KBRI Kuala Lumpur dan Bernama Radio Tanda Tangani Perjanjian Program Radio "Kabar Merah Putih"

Penandatanganan Perjanjian Program Radio "Kabar Merah Putih" (KMP) antara KBRI Kuala Lumpur dengan Bernama Radio yang ditandatangani oleh Kepala Kanselerai, Bpk...

KBRI KL dan Pengacara Dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama

KBRI KL dan Pengacara Dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama

Tim Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur bersama Pengacara dari kantor pengacara Gooi & Azzura mendampingi Siti Aisyah pada sidang pertamanya di Pengadilan Negeri...

KBRI KL Pastikan Kewarganegaraan dan Berikan Pendampingan Pada Siti Aisyah

KBRI KL Pastikan Kewarganegaraan dan Berikan Pendampingan Pada Siti Aisyah

Hari ini (25/2) pukul 10.30 Tim Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur didampingi pengacara telah melakukan kunjungan kekonsuleran kepada Siti Aisyah di kantor polisi...

Bertemu 1.300 WNI di Korea, Jokowi Ungkap Masalah yang Paling Sulit Diatasi

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 1.300 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia saat berada di Seoul, Korea Selatan, Minggu (15/5/2016).

Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahan dalam mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem kerja yang efisien dan transparan.

Dia juga berbicara soal peran instrumental KPK dalam kampanye antikorupsi di era kekuasaannya.

"Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK," kata Jokowi kepada di Lotte Hotel, Seoul, Minggu.

Peserta forum Diaspora kemudian bertanya kepada Jokowi soal hal paling rumit yang dialami saat menjabat presiden. Jokowi menjawab bahwa korupsi adalah masalah terumit pertama.

Jokowi menjelaskan, fokus utama pemerintahannya saat ini adalah membangun sistem untuk mencegah kesempatan korupsi.

"Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop," kata Jokowi.

Hal kedua yang disebutkan Jokowi adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

"Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit," tutur Jokowi.

Hal ketiga adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, yang disebut Jokowi sebagai hal rumit ketiga yang harus dia atasi. Jokowi menyatakan  kesenjangan si kaya dan si miskin harus dihilangkan.

Keempat, Jokowi sedang mengatasi kesenjangan wilayah dengan membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara,  jalan tol dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.

"Kelima, tentu saja kami ingin pertumbuhan ekonomi meningkat lagi. Tapi masalahnya semua negara pertumbuhannya turun," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sedang melakukan promosi investasi dan bisnis kepada investor, baik lokal maupun asing, melalui deregulasi ekonomi untuk kemudahan bisnis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi juga diharapkan mendongkrak kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketersambungan antarpulau yang dapat mengerek turun biaya logistik.

Menurunnya biaya logistik, akan otomatis menurunkan harga barang kebutuhan pokok di daerah, terutama di pelosok.

Presiden melawat Korea Selatan pada 15-18 Mei 2016 dengan membawa sejumlah agenda antara lain kerja sama politik dan ekonomi serta kebudayaan.

(Sumber: Kompas.com)

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (Embassy of the Republic of Indonesia Kuala Lumpur)
No. 233 Jalan Tun Razak, WP KL 50400, Tel: +603-2116-4016/4017, Fax: +603-2141-7908

Copyright © 2013. All Rights Reserved.